Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa progres pembangunan infrastruktur seperti bendungan, pengembangan lahan, serta akses jalan di IKN berjalan dengan baik.
"Land development untuk kementerian, untuk gedung wakil presiden, untuk gedung presiden, semuanya sudah saya lihat dalam proses persiapan-persiapan. Pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai, utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang baik," ucap Presiden.
Presiden menuturkan bahwa progres secara keseluruhan dapat terlihat pada bulan Januari 2023. Dia juga mengatakan bahwa pada Juni 2023 progres pusat perekonomian baru juga akan terlihat di IKN, dengan masuknya investasi berbentuk kemitraan pemerintah dan swasta.
"Nanti bisa kita lihat di bulan Januari insya Allah kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector, sektor swasta, investor, PPP (public private partnership) sudah pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat perekonomian baru dan kita harapkan ini terus bergerak," kata Presiden Jokowi.
Halaman :
"Land development untuk kementerian, untuk gedung wakil presiden, untuk gedung presiden, semuanya sudah saya lihat dalam proses persiapan-persiapan. Pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai, utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang baik," ucap Presiden.
Presiden menuturkan bahwa progres secara keseluruhan dapat terlihat pada bulan Januari 2023. Dia juga mengatakan bahwa pada Juni 2023 progres pusat perekonomian baru juga akan terlihat di IKN, dengan masuknya investasi berbentuk kemitraan pemerintah dan swasta.
"Nanti bisa kita lihat di bulan Januari insya Allah kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector, sektor swasta, investor, PPP (public private partnership) sudah pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat perekonomian baru dan kita harapkan ini terus bergerak," kata Presiden Jokowi.
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
