Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam menegaskan, lembaga negara tidak boleh menjadi tempat bagi pejabat yang tidak kompeten. Meski bertujuan meningkatkan efisiensi, reformasi birokrasi ini menimbulkan kekhawatiran akan kekacauan administrasi dalam jangka pendek.
Beberapa laporan menunjukkan, kantor-kantor provinsi mengalami kemacetan akibat perlambatan proses administrasi. Pemerintah berupaya memastikan perubahan ini tidak menghambat pelayanan publik.
Kementerian Luar Negeri Vietnam membantah adanya dampak negatif terhadap investasi dan dunia usaha. Pemerintah berharap, reformasi ini dapat memperkuat tata kelola pemerintahan, dengan sistem yang lebih ramping dan responsif.
Pemangkasan jumlah pejabat diharapkan dapat mengurangi pemborosan anggaran, serta meningkatkan distribusi sumber daya secara lebih baik. Meski demikian, tantangan dalam implementasi tetap ada, terutama terkait dampak sosial dari pengurangan pegawai publik.
