CARAPANDANG - Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera menertibkan praktik premanisme yang berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas). Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, aksi premanisme yang mengganggu pelaku usaha dan industri dapat merusak iklim investasi nasional.

Eddy mengingatkan, gangguan terhadap iklim investasi akan berimplikasi langsung pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen. "Jika ada pihak-pihak yang mengganggu iklim investasi di Indonesia, itu sama saja dengan mengganggu target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen," kata Eddy di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Ia menekankan bahwa faktor keamanan dan kepastian hukum menjadi pertimbangan utama bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. "Misalnya, belum ada jalan, listrik, perumahan, dan lain-lain, asal keamanannya terjamin dan penegakan hukum dilakukan secara konsekuen," ujarnya.

Sebagai anggota Komisi XII DPR, Eddy juga menyoroti pentingnya investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di tengah tantangan global. Ia menjelaskan, saat ini kinerja ekonomi Indonesia sangat bergantung pada masuknya aliran investasi untuk mengimbangi melemahnya daya beli masyarakat dan tantangan ekspor.