CARAPANDANG.COM - Pengamat kebijakan energi Fabby Tumiwa mengatakan rencana implementasi pajak karbon berpotensi menekan daya beli masyarakat dan kontraproduktif dengan upaya mempercepat pemulihan ekonomi, karena pungutan atas emisi karbon memiliki efek berganda yang signifikan.
"Pemulihan ekonomi pascaCovid-19 pasti membutuhkan waktu lama. Kalau ekonomi baru mau pulih, namun pajak karbon ini diberlakukan bisa menjadi penghambat," kata Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/9).
Menurutnya, pajak karbon yang akan dikenakan kepada produsen atau menyasar sisi produksi ini, memiliki konsekuensi berupa meningkatnya ongkos produksi sejumlah produk manufaktur.
Sejalan dengan itu, kata dia, maka produsen akan membebankan pajak tersebut kepada konsumen dengan mengerek harga jual barang. Artinya, masyarakat menjadi pihak terakhir yang harus menanggung beban pajak karbon tersebut.
Kebijakan ini juga tidak selaras dengan strategi pemerintah untuk menyehatkan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yakni pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Jika pajak karbon diterapkan, akselerasi UMKM dikhawatirkan terhambat karena kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap ongkos produksi yang dikeluarkan.
Halaman :
"Pemulihan ekonomi pascaCovid-19 pasti membutuhkan waktu lama. Kalau ekonomi baru mau pulih, namun pajak karbon ini diberlakukan bisa menjadi penghambat," kata Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/9).
Menurutnya, pajak karbon yang akan dikenakan kepada produsen atau menyasar sisi produksi ini, memiliki konsekuensi berupa meningkatnya ongkos produksi sejumlah produk manufaktur.
Sejalan dengan itu, kata dia, maka produsen akan membebankan pajak tersebut kepada konsumen dengan mengerek harga jual barang. Artinya, masyarakat menjadi pihak terakhir yang harus menanggung beban pajak karbon tersebut.
Kebijakan ini juga tidak selaras dengan strategi pemerintah untuk menyehatkan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yakni pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Jika pajak karbon diterapkan, akselerasi UMKM dikhawatirkan terhambat karena kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap ongkos produksi yang dikeluarkan.
