CARAPANDANG.COM – Isu Presiden Joko Widodo akan merombak kabinet kembali berhembus. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menduga ada beberapa nama yang rawan di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mengutip detik.com, Rabu (8/12/2021), Umam menilai reshuffle kabinet kurang efektif jika dilakukan pada akhir tahun ini. Sebabnya pemerintah masih fokus menangani pandemi COVID-19 di masa Natal dan tahun baru serta akan menghadapi dinamika politik.
"Daripada repot mengelola dinamika politik pasca reshuffle saat ini, pemerintah sebaiknya konsentrasi penuh saja dulu pada momentum bencana nasional yang merata dan momentum Nataru yang berpotensi memunculkan perubahan tren positif pandemi ke depan," kata Umam seperti dikutip detik.com, Selasa (7/12/2021) malam.
Umam memprediksi sejumlah nama yang berpotensi terkena reshuffle oleh Jokowi adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko hingga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
"Yang potensial kena reshuffle antara lain KSP Moeldoko dengan digantikan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Agama akibat kencangnya dinamika jelang Muktamar NU," ujarnya.
Selain itu, dia menyebut Menko PMK Muhadjir Effendy, Mendikbud Nadiem Makarim, hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ketiga nama itu, menurutnya berpotensi diganti untuk mengakomodir Muhammadiyah dan PAN.
"Menko PMK, Mendikbud atau Menteri Investasi untuk mengakomodir representasi Muhammadiyah dan PAN," tuturnya.
Umam menyebut jabatan lainnya yang diprediksi berpotensi direshuffle adalah Menaker. Hak ini imbas persoalan yang dihadapi di kementerian dan lembaganya.
"Menakertrans pasca ditolaknya UU Cipta Kerja oleh MK dan mulai memunculkan dinamika di kalangan buruh, dll," sebutnya. Tak hanya Umam, peneliti CSIS Indonesia Arya Fernandes juga menduga ada beberapa kriteria menteri yang bakal terkena reshuffle. Dia menyebut ada bobot politik hingga kinerja yang bisa mempengaruhi menteri terkena reshuffle.
Halaman :
Mengutip detik.com, Rabu (8/12/2021), Umam menilai reshuffle kabinet kurang efektif jika dilakukan pada akhir tahun ini. Sebabnya pemerintah masih fokus menangani pandemi COVID-19 di masa Natal dan tahun baru serta akan menghadapi dinamika politik.
"Daripada repot mengelola dinamika politik pasca reshuffle saat ini, pemerintah sebaiknya konsentrasi penuh saja dulu pada momentum bencana nasional yang merata dan momentum Nataru yang berpotensi memunculkan perubahan tren positif pandemi ke depan," kata Umam seperti dikutip detik.com, Selasa (7/12/2021) malam.
Umam memprediksi sejumlah nama yang berpotensi terkena reshuffle oleh Jokowi adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko hingga Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
"Yang potensial kena reshuffle antara lain KSP Moeldoko dengan digantikan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Agama akibat kencangnya dinamika jelang Muktamar NU," ujarnya.
Selain itu, dia menyebut Menko PMK Muhadjir Effendy, Mendikbud Nadiem Makarim, hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ketiga nama itu, menurutnya berpotensi diganti untuk mengakomodir Muhammadiyah dan PAN.
"Menko PMK, Mendikbud atau Menteri Investasi untuk mengakomodir representasi Muhammadiyah dan PAN," tuturnya.
Umam menyebut jabatan lainnya yang diprediksi berpotensi direshuffle adalah Menaker. Hak ini imbas persoalan yang dihadapi di kementerian dan lembaganya.
"Menakertrans pasca ditolaknya UU Cipta Kerja oleh MK dan mulai memunculkan dinamika di kalangan buruh, dll," sebutnya. Tak hanya Umam, peneliti CSIS Indonesia Arya Fernandes juga menduga ada beberapa kriteria menteri yang bakal terkena reshuffle. Dia menyebut ada bobot politik hingga kinerja yang bisa mempengaruhi menteri terkena reshuffle.
.jpg "Prabowo: Usai Kontestasi Politik Saatnya Kerja Sama")
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
.jpg "Uji Publik Kemensos Tata Cara Usulan DTKS Musyawarah Desa")
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")
.jpg "Shin Tae-yong Tak Segan Bawa Garuda Kalahkan Negaranya")
.jpg "BCL Asia 2024: Pelita Jaya Lolos ke Babak Utama Usai Kalahkan Prawira")