CARAPANDANG.COM - Pembongkaran pagar tembok yang mengelilingi alun-alun Indramayu oleh Pemkab/Bupati Indramayu pada hari Rabu (19/5) masih menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat menyambut positif, namun ada juga yang belum menerima kebijakan tersebut. Bahkan ada kalangan masyarakat di Indramayu yang mempertanyakan sikap anggota DPRD setempat selaku wakil rakyat.
“Kami masih mempertanyakan sikap anggota DPRD selaku wakil rakyat atas pembongkaran pagar tembok alun-alun Indramayu tersebut. Karena pembangunan pagar tembok alun-alun oleh Pemkab dibawah kepemimpinan Bupati sebelumnya, kami yakin atas sepengetahuan dan persetujuan DPRD saat itu,” ujar Iwan,tokoh masyarakat di Kecamatan Karangampel, Minggu (23/5).
Iwan mempertanyakan jika pagar tembok alun-alun Indramayu itu dibongkar oleh Bupati sekarang, bagaimana sikap para wakil rakyat, terutama dari partai Golkar yang jumlahnya mencapai 22 orang. Karena Bupati sebelumnya dari partai Golkar. Semestinya para wakil rakyat dari Partai Golkar tidak hanya dia saja, tapi harus bersikap.
“Kami yakin, Bupati sebelumnya memiliki pertimbangan tersendiri untuk membangun pagar tembok alun-alun itu. Kemudian, sebelum dibangun, kami yakin nomenklatur anggaran untuk pembangunan pagar tembok alun-alun tersebut diketahui dan disetujui DPRD. Sehingga kalau itu pagar tembok alun-alun itu dianggap sebagai isu sejarah sesat atau sejarah sekat, antara Pemkab dengan rakyat, maka anggota DPRD harus ikut bertanggungjawab, jangan diam saja,” jelas Iwan yang merasa sebagai kader atau simpatisan partai Golkar di Indramayu.
Iwan berharap 22 anggota DPRD dari Partai Golkar di Indramayu, tidak diam saja, tapi ikut memberikan sikapnya, supaya tidak menimbulkan anggapan negatif atas kebijakan Bupati sebelumnya yang notabene-nya dari partai Golkar. Jika diam saja, maka dia bersama kader dan simpatisan partai Golkar di Indramayu akan menyikapi dengan meminta pertanggungjawaban mereka.
H Daniel Muttaqien Syafiuddin, ST, mantan anggota DPR RI dari partai Golkar yang juga putra mantan Bupati Indramayu DR H Irianto MS Syafiuddin (Yance) / Hj Anna Sophana, pada status akun facebooks-nya tertanggal 20 Mei 2021 memberikan tanggapan atas pembongkaran pagar alun-alun Indramayu tersebut.
“Sebenernya males nyikapin pembongkaran pagar pendopo, krn sy jg msh dlm suasana duka, dan lebih males lg kl sy sikapin nanti pada baper. Hanya krn bawa2 pemerintah sebelumnya, sy mau sedikit bersuara. Sebetulnya mau ambil langkah strategis pembangunan apapun mangga saja terserah, toh bapak dan ibu adalah pemerintahan yang sah, tapi Pemerintah sebelumnya pasti punya alasan kenapa langkah2 strategis pembangunan diambil pada saat itu. Saya mau bertanya, ada yang menyangsikan kedekatan almarhum pak Yance dengan rakyat indramayu?. Toh sejatinya, sekat antara pemimpin dan rakyatnya bukan terletak pada pagar Alun alun Pendopo, tapi pada KEBIJAKAN,” tulis Daniel di akun facebooks tersebut.
Sementara itu, menanggapi pembongkaran pagar alun-alun, Ketua Umum Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kabupaten Indramayu Jiaul Haq, S.Sos mengatakan untuk dekat dengan rakyat sebaiknya bupati fokus pada penyusunan program yang pro rakyat, bukan merusak pagar pendopo.
“Merusak pagar pendopo alibinya supaya dekat dengan rakyat itu argumentasinya terkesan sungsang, masalah deket dengan rakyat bukan kantornya yang di bongkar, tapi mindsetnya pemimpinya itu sendiri. Pak Jokowi saja yang dikenal deket dengan rakayat tidak harus merobohkan pagar istana,” kata Haq, Kamis (20/5).
Haq yakin program ingin dekat dengan rakyat dengan cara membongkar pagar baru ada di Indramayu. “Barangkali tidak ditemukan di daerah lain,” tutupnya.
“Kami masih mempertanyakan sikap anggota DPRD selaku wakil rakyat atas pembongkaran pagar tembok alun-alun Indramayu tersebut. Karena pembangunan pagar tembok alun-alun oleh Pemkab dibawah kepemimpinan Bupati sebelumnya, kami yakin atas sepengetahuan dan persetujuan DPRD saat itu,” ujar Iwan,tokoh masyarakat di Kecamatan Karangampel, Minggu (23/5).
Iwan mempertanyakan jika pagar tembok alun-alun Indramayu itu dibongkar oleh Bupati sekarang, bagaimana sikap para wakil rakyat, terutama dari partai Golkar yang jumlahnya mencapai 22 orang. Karena Bupati sebelumnya dari partai Golkar. Semestinya para wakil rakyat dari Partai Golkar tidak hanya dia saja, tapi harus bersikap.
“Kami yakin, Bupati sebelumnya memiliki pertimbangan tersendiri untuk membangun pagar tembok alun-alun itu. Kemudian, sebelum dibangun, kami yakin nomenklatur anggaran untuk pembangunan pagar tembok alun-alun tersebut diketahui dan disetujui DPRD. Sehingga kalau itu pagar tembok alun-alun itu dianggap sebagai isu sejarah sesat atau sejarah sekat, antara Pemkab dengan rakyat, maka anggota DPRD harus ikut bertanggungjawab, jangan diam saja,” jelas Iwan yang merasa sebagai kader atau simpatisan partai Golkar di Indramayu.
Iwan berharap 22 anggota DPRD dari Partai Golkar di Indramayu, tidak diam saja, tapi ikut memberikan sikapnya, supaya tidak menimbulkan anggapan negatif atas kebijakan Bupati sebelumnya yang notabene-nya dari partai Golkar. Jika diam saja, maka dia bersama kader dan simpatisan partai Golkar di Indramayu akan menyikapi dengan meminta pertanggungjawaban mereka.
H Daniel Muttaqien Syafiuddin, ST, mantan anggota DPR RI dari partai Golkar yang juga putra mantan Bupati Indramayu DR H Irianto MS Syafiuddin (Yance) / Hj Anna Sophana, pada status akun facebooks-nya tertanggal 20 Mei 2021 memberikan tanggapan atas pembongkaran pagar alun-alun Indramayu tersebut.
“Sebenernya males nyikapin pembongkaran pagar pendopo, krn sy jg msh dlm suasana duka, dan lebih males lg kl sy sikapin nanti pada baper. Hanya krn bawa2 pemerintah sebelumnya, sy mau sedikit bersuara. Sebetulnya mau ambil langkah strategis pembangunan apapun mangga saja terserah, toh bapak dan ibu adalah pemerintahan yang sah, tapi Pemerintah sebelumnya pasti punya alasan kenapa langkah2 strategis pembangunan diambil pada saat itu. Saya mau bertanya, ada yang menyangsikan kedekatan almarhum pak Yance dengan rakyat indramayu?. Toh sejatinya, sekat antara pemimpin dan rakyatnya bukan terletak pada pagar Alun alun Pendopo, tapi pada KEBIJAKAN,” tulis Daniel di akun facebooks tersebut.
Sementara itu, menanggapi pembongkaran pagar alun-alun, Ketua Umum Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Kabupaten Indramayu Jiaul Haq, S.Sos mengatakan untuk dekat dengan rakyat sebaiknya bupati fokus pada penyusunan program yang pro rakyat, bukan merusak pagar pendopo.
“Merusak pagar pendopo alibinya supaya dekat dengan rakyat itu argumentasinya terkesan sungsang, masalah deket dengan rakyat bukan kantornya yang di bongkar, tapi mindsetnya pemimpinya itu sendiri. Pak Jokowi saja yang dikenal deket dengan rakayat tidak harus merobohkan pagar istana,” kata Haq, Kamis (20/5).
Haq yakin program ingin dekat dengan rakyat dengan cara membongkar pagar baru ada di Indramayu. “Barangkali tidak ditemukan di daerah lain,” tutupnya.
