CARAPANDANG - Sekretaris Umum Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Rina Prasarani, menegaskan pentingnya pemberdayaan bagi disabilitas netra. Menurutnya, tantangan terbesar adalah kesulitan perizinan usaha dan minimnya akses kerja formal bagi tunanetra.

"Sejak 2015, klinik pijat tunanetra sulit mengurus izin. Karena, kini kewenangan tersebut ada di Kementerian Kesehatan," kata Rina dalam dalam perbincangan dengan Pro 3 RRI.

Rina menekankan bahwa lembaganya mendorong pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk menjawab tantangan kerja bagi disabilitas netra. Menurutnya, sertifikasi profesi penting agar pekerjaan mereka diakui dan sesuai standar nasional kompetensi.

"Kami sudah susun standar kompetensi pijat tunanetra yang disahkan Kementerian Ketenagakerjaan tahun ini," ucapnya.

Lebih lanjut, Rina menyatakan bahwa Kementerian Sosial siap memberi dukungan serta memfasilitasi keberlanjutan program-program Pertuni. Ia berpendapat bahwa koordinasi lintas kementerian penting untuk memastikan keberhasilan program sertifikasi dan penempatan kerja.

"Mensos siap mencarikan mitra jika program bukan kewenangan langsung Kementerian Sosial," kata dia.

Rina mengungkapkan bahwa inklusivitas belum sepenuhnya dipahami dan masih perlu advokasi berbasis kebutuhan nyata. Menurutnya, banyak disabilitas netra kesulitan mengakses pekerjaan akibat ketidaksesuaian standar kompetensi dan infrastruktur pendukung.