Dujarric mencatat bahwa sekitar 70 persen wilayah Gaza kini berada di bawah perintah pengungsian atau dikategorikan sebagai “zona terlarang”, yang memerlukan koordinasi khusus dengan Israel agar bantuan kemanusiaan bisa menjangkau wilayah tersebut.
“Perintah pengungsian ini secara langsung menghambat akses terhadap separuh sumur air bersih yang tersisa di Jalur Gaza,” ujarnya, menambahkan bahwa “pasokan yang semakin menipis” telah memaksa para pekerja bantuan untuk mengurangi distribusi dan melakukan penjatahan.
Saat ditanya apakah tindakan Israel yang memblokir bantuan ke Gaza bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang, Dujarric menjawab bahwa “Israel, sebagai kekuatan pendudukan, memiliki tanggung jawab di bawah hukum internasional untuk menyediakan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Saat ini, hal itu tidak terjadi.”
“Kami serahkan kepada lembaga peradilan untuk memutuskan apakah hal ini masuk kategori kejahatan perang. Tapi yang jelas, ini sudah melanggar hukum internasional,” tegasnya.
Sejak 2 Maret, Israel menutup seluruh perbatasan Gaza dan memblokir masuknya pasokan penting ke wilayah kantong Palestina tersebut.
Militer Israel juga kembali melancarkan serangan besar pada 18 Maret, mematahkan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang telah diberlakukan sejak Januari.
Hampir 51.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dilaporkan tewas akibat serangan brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023.
