Dengan memolitisasi masalah ini, AS pada dasarnya menerapkan standar ganda dan mencoba menekan negara lain, kata Mao, seraya menambahkan Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (Immigration and Customs Enforcement/ICE) AS melaporkan pemindahan lebih dari 270.000 orang yang bukan warga negara AS ke 192 negara selama tahun fiskal 2024, yang menandai tingkat deportasi tertinggi sejak 2014.

AS di satu sisi melakukan deportasi tanpa pandang bulu terhadap imigran gelap, tetapi di sisi lain menuding dan memfitnah kerja sama penegakan hukum yang sah dengan negara lain, serta menjatuhkan sanksi dan memberikan tekanan kepada negara lain, ujar jubir Kemenlu China tersebut. "Ini adalah intimidasi yang khas."

Dia mengatakan China mengutuk keras semua fitnah yang bermaksud buruk dan sanksi ilegal terhadap China dan Thailand, dan dengan tegas menentang AS yang memanipulasi isu-isu terkait Xinjiang dengan dalih hak asasi manusia, mencampuri urusan dalam negeri China, dan mengganggu kerja sama penegakan hukum yang normal antara China dan negara-negara terkait.

"China akan terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara terkait atas dasar saling menghormati dan konsultasi yang setara, melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara China yang sah dan bekerja untuk kerja sama penegakan hukum internasional yang lebih kuat," kata Mao.